Rangkuman Materi Tes CPNS: Tes Wawasan Kebangsaan 2 (Konstitusi dan UUD 1945)
TWK 2: KONSTITUSI DAN UUD 1945
A. Konstitusi
1. Pengertian Konstitusia. Pengertian secara etimologis (bahasa)
Inggris : constitution yang punya makna lebih luas dari UUD
Latin : constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan
Perancis KONSTITUSI DAN UUD 1945
: constituer yang berarti membentuk
Hukum Islam : dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
Indonesia : konstitusi ➡UUD
b. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
c. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
d. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsipprinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:
Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
Pembatasan pemerintahan.
Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
o Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
o Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
o Proses hukum.
o Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
e. Adapun syarat terjadinya konstitusi
Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
Adanya kedaulatan rakyat.
Adanya hukum yang adil.
2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi
Urgensi:
Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.
Tujuan konstitusi:
a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
b. Melindungi HAM.
c. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara.
3. Nilai konstitusi
a. Nilai normatif Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
b. Nilai nominal Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).
c. Nilai semantik Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.
4. Macam-macam Konstitusi
a. Menurut CF. Strong
Konstitusi tertulis Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia UUD 1945
Konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:
o Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan Negara.
o Tidak bertentangan dengan UUD.
o Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris konstitusi berdasarkan yurisprudensi.
b. Macam-macam konstitusi secara teoritis
Konstitusi politik Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara.
Konstitusi sosial Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
c. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya
Fleksibel/luwes Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
Rigid/kaku Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.
5. Unsur/substansi konstitusi
Menurut Sri Sumantri
Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
Menurut Mariam Budiarjo
Adanya organisasi negara HAM.
Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.
Adanya cara perubahan konstitusi.
Menurut Koerniatmanto Soetopawiro
Pernyataan ideologis
Pembagian kekuasaan
Jaminan HAM
Perubahan & Larangan Perubahan Konstitusi
6. Kedudukan Konstitusi
a. Adapun kedudukan konstitusi adalah:
Sebagai hukum dasar
Sebagai hukum tertinggi
Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
b. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945
Dari segi bentuknya
o Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis
o UUD : tertulis
Dari segi sifatnya
UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.
c. Paham konstitusionalisme Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara.
Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara.
Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain.
Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.
7. Perubahan konstitusi/UUD 1945
Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:
a. Renewal (pembaharuan) ➡ dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)
☑ Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.
b. Amandemen (perubahan) ➡ dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)
☑ Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.
Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:
a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
c. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yangdilakukan oleh sejumlah negara bagian.
d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI
B. UUD 1945
1. Pendahuluan UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:
a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
d. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
2. Perkembangan UUD 1945
Periode UUD 1945 (18/8/1945 - 27/12/1949)
UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.
Periode Konstitusi RIS (27/12/1949 - 17/8/1950)
Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni IndonesiaBelanda dan sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer.
Periode UUDS(ementara) (17/10/1950 - 5/7/1959)
Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Periode UUD 1945 Pra-Orba (5/7/1959 - 1966)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaanya yaitu: presdien mengangkat ketua lembaga leislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
UUD (Orba) (1966 - 1999)
Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diuabah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).
UUD Amandemen (1999 - 2002)
Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.
Unduh materi selengkapnya pada Link Download di bawah ini.
){kind=link}